KUPANG — Kepala Kanwil DJPb NTT Adi Setiawan menyatakan percepatan konstruksi terus dilakukan, termasuk penyelesaian fasilitas pendukung seperti pengaspalan akses jalan menuju lokasi sekolah. Proyek ini dikerjakan oleh Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis NTT.
"Melalui hadirnya Sekolah Rakyat, pemerintah optimis dapat memberikan pendidikan yang berkualitas dan terpadu, sekaligus memutus rantai kemiskinan lintas generasi di Provinsi NTT," kata Adi di Kupang, Rabu.
Fasilitas Lengkap di Lahan 10 Hektare
Sekolah Rakyat Kabupaten Kupang dibangun di atas lahan seluas 10 hektare dengan konsep pendidikan terpadu berbasis asrama. Fasilitas yang disiapkan meliputi ruang belajar modern, asrama siswa dan guru, laboratorium, sarana olahraga, hingga fasilitas pengembangan minat dan bakat siswa.
Saat ini sekolah telah menyediakan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Penerimaan peserta didik dilakukan secara bertahap hingga kapasitas sekolah mencapai lebih dari 1.000 siswa.
Verifikasi Door-to-Door untuk Pastikan Sasaran Tepat
Untuk memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran, tim lapangan melakukan verifikasi faktual secara door-to-door sebelum proses penerimaan peserta didik. Seluruh siswa yang diterima berasal dari keluarga kelompok desil 1 dan desil 2 yang tercatat dalam DTSEN.
Sebelumnya, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 telah menggelar Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi siswa baru tahun ajaran 2026/2027 selama empat hari, pada 14-17 Juli 2026. Kegiatan tersebut meliputi pengenalan lingkungan sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis bagi siswa, serta koordinasi lintas sektor untuk memastikan kesiapan layanan pendidikan.
APBN Hadir Langsung untuk Warga Kurang Mampu
Adi menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan wujud komitmen pemerintah pusat melalui pembiayaan negara untuk menyediakan dan meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
“Sekolah Rakyat adalah bukti nyata bahwa APBN hadir langsung untuk masyarakat. Pemerintah akan terus mengawal agar setiap rupiah yang dibelanjakan untuk pembangunan fasilitas ini digunakan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel,” kata Adi.
